Industry InsightSebelum membahas dampak pajak e-commerce, Bayangkan Anda seorang pemilik toko online yang sedang sibuk membungkus puluhan paket hari ini. Notifikasi order terus masuk dari Tokopedia dan Shopee. Namun, tiba-tiba Anda membaca kabar di grup seller: “Mulai bulan depan, akan ada potongan pajak 0,5% langsung oleh platform, katanya buat bayar pajak UMKM kita.”
Mungkin muncul rasa cemas. Apakah ini akan mengurangi omzetku? Bagaimana cara kerjanya? Apakah aku perlu lapor pajak lagi sendiri?
Latar Belakang Kebijakan Pajak E-Commerce
Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan aturan yang mewajibkan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan lainnya untuk memotong langsung pajak sebesar 0,5% dari setiap transaksi seller UMKM yang memiliki omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.
Menurut laporan Reuters (2025), kebijakan ini akan diumumkan dalam waktu dekat. Tujuannya jelas: menambah penerimaan negara dan mengurangi shadow economy atau aktivitas ekonomi yang selama ini tidak tercatat dalam sistem perpajakan.
Kenapa Pemerintah Mengeluarkan Kebijakan Ini?
Indonesia memiliki tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) yang tergolong rendah, hanya sekitar 11,4% di awal 2025. Bandingkan dengan negara-negara OECD yang rata-rata di atas 30%. Di sisi lain, ekonomi digital Indonesia tumbuh pesat, dengan estimasi Gross Merchandise Value (GMV) e-commerce mencapai US$150 miliar pada 2030.
Potensi pajak dari sektor ini sangat besar. Namun, banyak penjual yang belum terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak aktif. Dengan kebijakan baru ini, pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital diiringi kontribusi pajak yang adil – tanpa menimbulkan beban berat bagi penjual kecil.
Bagaimana Mekanisme Pajak E-Commerce Ini Bekerja?
Dalam skemanya nanti, platform e-commerce akan:
- Mengidentifikasi seller yang termasuk kriteria omzet UMKM.
- Memotong langsung 0,5% dari setiap transaksi penjualan di platform.
- Menyetorkan pajak tersebut ke DJP dan menyediakan bukti potong (bupot) kepada penjual.
Dengan demikian, seller tidak perlu lagi repot menghitung dan menyetorkan sendiri pajak UMKM mereka setiap bulan. Secara administratif, hal ini justru meringankan proses kepatuhan.
Dampak Positif Kebijakan Pajak E-Commerce
Bagi pemerintah, kebijakan ini akan:
- Menambah penerimaan negara secara signifikan.
- Meningkatkan transparansi dan pendataan seller UMKM.
- Membantu mewujudkan tax fairness, di mana penjual offline maupun online sama-sama berkontribusi pajak sesuai skema.
Bagi penjual, meskipun ada potongan 0,5%, mereka:
- Tidak perlu lagi repot bayar pajak sendiri.
- Akan mendapat bukti potong yang bisa digunakan saat pelaporan SPT tahunan.
- Memiliki status perpajakan yang lebih tertib, yang bisa membuka peluang akses pembiayaan di kemudian hari.
Namun, Tantangannya Tidak Sedikit
Banyak seller kecil yang mengaku terkejut dan khawatir. Di berbagai grup seller Shopee dan Tokopedia, muncul pertanyaan:
- “Margin kita sudah tipis, dipotong lagi?”
- “Kalau omzet setahun belum Rp500 juta, kena juga gak ya?”
- “Apakah nanti harga barang akan naik untuk menutupi potongan ini?”
Sementara itu, dari sisi platform, tantangannya adalah kesiapan sistem. Mereka perlu:
- Meng-update teknologi backend untuk mengidentifikasi seller yang kena pajak.
- Menyediakan dashboard khusus bukti potong pajak untuk seller.
- Berkoordinasi dengan DJP terkait pelaporan dan penyetoran pajak secara tepat waktu.
Belum lagi, DJP sendiri saat ini masih melakukan upgrade sistem Coretax mereka yang sempat mengalami gangguan di awal tahun.
Apa Kata Ekonom dan Pelaku Industri?
Menurut Artikel Pajakku (2025), banyak ekonom menilai kebijakan ini positif untuk mendorong UMKM lebih tertib pajak. Namun, perlu diimbangi dengan edukasi yang masif, agar seller memahami bahwa potongan ini adalah pengganti pajak UMKM mereka, bukan biaya tambahan platform.
Di sisi lain, jika platform tidak siap atau prosesnya terlalu rumit, seller bisa saja migrasi ke channel lain seperti social commerce dan WhatsApp yang masih bebas dari regulasi ketat.
Apa yang Bisa Dilakukan Pelaku Industri?
Kebijakan pajak e-commerce 0,5% ini tentu membawa tantangan baru, terutama dalam hal sistem dan edukasi. Platform digital perlu memastikan proses pemotongan dan pelaporan pajak berjalan lancar, sementara seller UMKM juga perlu memahami skema baru ini agar tidak merasa dirugikan.
Di sinilah peran penyedia solusi teknologi menjadi penting. Pengembangan sistem yang terintegrasi, dashboard bukti potong yang mudah diakses, serta edukasi seller secara berkelanjutan akan membantu semua pihak beradaptasi dengan kebijakan ini.
Sebagai bagian dari industri teknologi, Arkamaya percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, platform, seller, dan pengembang teknologi akan menjadi kunci sukses implementasi regulasi ini di lapangan.
Menuju Ekonomi Digital yang Berkeadilan
Transformasi digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga transformasi sistem ekonomi dan regulasi. Kebijakan pajak e-commerce 0,5% bisa menjadi tonggak baru menuju ekonomi digital Indonesia yang lebih tertib dan adil. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang matang, sistem yang siap, dan edukasi seller yang empati.
“Jika diimplementasikan dengan tepat, kebijakan ini tidak hanya menambah penerimaan negara, tapi juga memberdayakan UMKM untuk naik kelas.”
Ingin tahu bagaimana teknologi dapat membantu bisnis Anda mematuhi regulasi baru dengan lebih mudah? Hubungi tim Arkamaya hari ini untuk diskusi solusi digital terbaik.
ID 
EN